Home / Banten / Pemkot Cilegon Pecat ASN Mantan Napi Korupsi
ilustrasi ASN korupsi-net

Pemkot Cilegon Pecat ASN Mantan Napi Korupsi

WONGBANTEN.ID,CILEGON- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memecat dua aparatur sipil negara (ASN) yang tersandung kasus korupsi beberapa waktu lalu,menyusul perintah Mendagri Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara.Kedua mantan narapidana (napi) korupsi yang masih aktif sebagai abdi negara itu berinisal F dan H,keduanya diberhentikan dengan tidak hormat sebelum Desember 2018.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Mahmudin kepada Wong Banten.id,Jumat (1/2).

“Kami sudah menindaklanjuti SKB tersebut dan sanksi dilaksanakan sebelum bulan Desember 2018,”jelas dia singkat.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi Kemendagri beberapa waktu lalu,Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyepakati untuk memastikan penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersangkut tindak pidana korupsi (Tipikor). Kesepakatan tersebut diikat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB Syafruddin, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

SKB yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

SKB tersebut juga mengatur penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) yang tidak menjatuhkan sanksi kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.Dalam kesempatan itu Mendagri menegaskan PPK diminta untuk dapat menindaklanjuti SKB paling lambat hingga Desember 2018.

Dikatakan dia, SKB merupakan bentuk sinergitas antar kementerian dan lembaga, demi menciptakan kepastian hukum, tertib administrasi, dan meningkatkan disiplin PNS. Hal itu merupakan tindak lanjut dari temuan BKN yang menyangkut banyaknya PNS yang sudah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana korupsi, tetapi tidak diberhentikan sebagai PNS.

SKB itu mendesak para PPK maupun pejabat berwenang untuk meningkatkan sistem informasi kepegawaian, serta melakukan monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.

SKB itu juga mengingatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk melaksanakan UU 5/2014 khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b. Pasal tersebut berbunyi, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Menurut Mendagri pengaturan tentang manajemen kepegawaian pusat dan daerah diatur sepenuhnya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan aturan turunannya antara lain PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sesuai dengan UU ASN, Kemendagri sebagai koordinator Binwas memberikan dukungan (supporting) kepada Kementerian/LPNK tersebut.

Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS merupakan sanksi administratif sebagai tindak lanjut dari sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengenaan sanksi administratif didahului dengan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hasil pemeriksaan APIP menjadi masukan bagi PPK dalam mengambil keputusan untuk mengenakan sanksi administratif kepada ASN.

Penegakan sanksi ini sangat terkait dengan komitmen Kepala Daerah selaku PPK, dan para Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam proses manajemen ASN. Upaya konkret sebagai koordinator binwas umum akan ditegaskan kepada kepala daerah untuk percepatan pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS terhadap PNS yang telah inkracht Tipikor.

Mendagri mewajibkan kepada pemerintah daerah melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melaporkan secara berkala dan berjenjang data PNS yang telah inkracht Tipikor. Efektivitas penanganan penyalahgunaan wewenang/korupsi melalui upaya pencegahan harus lebih ditingkatkan oleh APIP di pusat maupun pusat.(poe)

Check Also

Melawan Saat Ditangkap, 2 Maling Truk Ditembak Kakinya

WONGBANTEN.ID,CILEGON– Tim Reserse Mobil (Resmob) Polres Cilegon, Polda Banten menembak dua orang anggota anggota sindikat …

Peringati Harlah ke-23, PKB Cilegon Bagi Sembako ke Anak Yatim Piatu dan Warga Terdampak Covid-19

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Hari ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginjak umur ke-23.Peringatan hari lahir (Harlah) partai yang ¬†dideklarasikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *