Home / Banten / Upah dan Kesejahteraan Buruh Jadi Issue May Day 2019 di Cilegon
Ribuan buruh di Kota Cilegon memperingati Hari Buruh Sedunia atau MAYDAY 2019 di depan Kantor Wali Kota Cilegon,Rabu (1/5). Foto:poesaputra

Upah dan Kesejahteraan Buruh Jadi Issue May Day 2019 di Cilegon

WONGBANTEN.ID,CILEGON.ID-Ribuan buruh di Kota Cilegon memperingati Hari Buruh Sedunia atau MAYDAY 2019 di depan Kantor Wali Kota Cilegon.Persoalan upah minimun kota (UMK) dan kesejahteraan buruh yang diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja masih menjadi issue bahasan dan perhatian seluruh buruh di Kota Cilegon.Buruh seperti “sapi perah” diambil tenaganya dan dipakai saat diperlukan tenaganya saja

Persoalan ketidaktegasaan pengawasan mengenai sistem pengupahan oleh perusahaan, dinilai sangat merugikan kaum buruh.Pemerintah diminta turun tangan menyelesaikan persoalan klasik tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSPKEP) Kota Cilegon Rudi Sahrudin kepada wongbanten.id,di sela sela acara May Day 2019,Rabu (1/5)

Menurut Rudi yang juga menjabat Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SP/SB) Kota Cilegon, setiap peringatan May Day pihaknya selalu menyampaikan kepada badan pengawas (Disnaker-red) supaya menindak tegas perusahan yang nakal, terutama yang tidak menjalankan pengupahan sesuai ketentuan UMK Cilegon.

UMK Kota Cilegon untuk tahun 2019 sebesar Rp3.913.078,44 atau naik dari nilai tahun 2018 sebesar Rp3.622.214,61;

Berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.353-Huk/2018 tentang Penetapan UMSK Kota Cilegon, UMSK Kota Cilegon tahun 2019, untuk kelompok industri IA besaranya bertambah Rp370.000 dari UMK 2019, menjadi Rp4.283.078.Kelompok IB bertambah Rp355.000 dari UMK 2019, menjadi Rp4.268.078.

Sementara untuk Kelompok II, bertambah Rp275.000 dari UMK 2019 menjadi Rp4.188.078.Kelompok III bertambah Rp197.000 menjadi Rp 4.110.078.

“Namun kenyataannya? buruh tidak mendapat penuh apa yang menjadi hak nya.Nah ini kan sebetulnya fungsi dan tugasnya pengawasan sebagai penyidik sipil,akibat tidak jalannya pengawasan,malah semakin menjamur perusahan perusahaan yang melakukan pelanggaran upah yang jelas jelas itu merupakan tindak pidana kejahatan.Kami sudah sering melaporkan persoalan tersebut,” ungkap lelaki berambut gondrong itu.

Ditambahkan Rudi,banyak pekerja alih daya atau outsourcing diperlakukan tidak layak,dia memberi contoh diperusahaan yang ada di kawasan Krakatau Steel buruh yang tergabung dalam FSBC,SBKS mereka diperlakukan tidak sesuai.

“Tadi ada buruh yang menyampaikan bahwa upah mereka dibawah UMK,bagaimana UMSK nya dan ini sudah kami laporkan.Masa ada yang dibayar upahnya Rp2,7 juta kan itu sudah ngak sesuai,”tegasnya.

Upaya untuk memperjuangkan hak dan kesejahterakan buruh terus dilakukan FSPKEP melalui jalur normatif.

“Kita udah lari (lapor-red) ke dinas ke pengawas untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran tapi ya itu mati di tengah jalan mereka ini.Kalu buruh bergerak dianggapnya macem-macem,padahal kita memperjuangkan haknya,”tegas dia.(ps)

Check Also

Trans Studio Mini Cilegon Diizinkan Kembali Beroperasi, Manajemen Terapkan Protokol Khusus

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Cilegon memgizinkan Trans Studio Mini di Transmart Cilegon beroperasi …

Pelantikan Maju Mundur, Akhirnya Gubernur Banten Lantik Helldy-Sanuji Jumat

WONGBANTEN.ID,SERANG-Sedianya Gubernur Banten akan melantik  Bupati/Wakil Bupati Serang dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Cilegon Terpilih, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *