Home / Lingkungan / Investasi Nyaman Versus Hilangnya Kenyamanan
Area PT Cemindo Gemilang di Kecamatan Bayah,Kabupaten Lebak. Foto:istimewa

Investasi Nyaman Versus Hilangnya Kenyamanan

Teu karasa geus arek (tak terasa hampir ) 4 tahun sudah atau sejak 2 Desember 2015 PT Cemindo Gemilang Tahap I di Bayah, mengekploitasi bukit karst yang jadi sumber mata air diperbukitan Gunung Madur, Kecamatan Bayah,Kabupaten Lebak dimana  lahan tersebut  puluhan tahun “tertidur”. Perusahaan yang termasuk dalam masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dijalankan pemerintah ini, dibangun dengan kredit sindikasi sebesar Rp5,27 triliun dari tiga bank yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan Bangkok Bank Plc Cabang Jakarta, bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Wilayah tambang dan pabrik bagian perusahaan Gama Corporation (sebuah perusahaan patungan duo pengusaha bersaudara Ganda Sitorus, pemilik Ganda Group dan Martua Sitorus co-founder Wilmar International – tirto.id) ini berada di wilayah dua desa yaitu Desa Darmasari dan Pamubulan, Kecamatan Bayah. Produsen Semen Merah Putih ini setidaknya mampu menyerap 4.000 Tenaga kerja dan ditargetkan memproduksi 3,2 ton semen per tahun.

Perusahaan ini digadang gadang sebagai perusahaan produsen semen terbesar di Asia Tenggara dengan total investasi Rp7,8 triliun. Sekian tahun menambang dan memproduksi semen, perusahaan ini bukan tanpa kendala dan protes dari warga sekitar. Data yang berhasil dihimpun dari berbagai media online, dalam kurun waktu tahun 2013 – awal 2019, tidak kurang dari 50 pemberitaan tentang aksi protes warga, temuan kerusakan lingkungan, sumber mata air dan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan serta polusi udara yang dihasilkan, baik dari aktivitas kendaraan berat ataupun kegiatan bongkar muat di dermaga khusus di lokasi yang dulu digunakan nelayan untuk mengambil ikan.

Berbagai protes, keluhan, komplain, rusaknya lingkungan serta terusirnya nelayan dari wilayah tangkapan mereka tentu saja memaksa perusahaan untuk memberikan kompensasi. Namun apakah kompensasi tersebut seimbang antara dampak yang diberikan dengan nilai yang diterima?.Fakta yang bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan tersebut salah satunya adalah dengan semakin sistematisnya kejadian kejadian pengrusakan yang biaya sosialnya dibebankan kepada masyarakat.

Pada tanggal 9 Maret 2019 polusi dari aktivitas bongkar muat di dermaga masih terjadi, sumber mata air berubah fungsi, jalan nasional menjadi jalur utama angkutan bahan galian perusahaan dan lalu lintas kapal dan tongkang pengangkut bahan semen dan batubara masih juga mengganggu akses nelayan menangkap ikan.Hal lain yang menjadi ancaman adalah temuan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan tercemarnya sungai.

Penderitaan yang dialami warga ternyata masih belum mampu meminta negara agar menindak tegas setiap perbuatan yang merugikan tersebut. Seolah hanya sebuah kerikil kecil, negara justru memperkuat posisi perusahaan dengan menjadikan perusahaan sebagai Objek Vital Nasional. Sebagai Obvitnas, perusahaan semakin punya alasan kuat untuk menampilkan kekuatan militer dalam menjaga kenyamanan investasinya. Seolah perusahaan mempunyai hak istimewa/previllege atas eksploitasi alam dan ini dilegitimasi oleh negara atas nama investasi.

Lantas bagaimana dengan legitimasi negara atas hak hak warganya? Ini pertanyaan yang kemudian timbul dan dibiarkan seolah kepentingan investasi lebih penting dari hajat hidup orang banyak.

Kenyamanan perusahaan beraktivitas, tentu secara sistematis membawa pula“kematian” bagi rakyat, bagi kenyamanan warga, bagi ruang sumber air, bagi ruang ruang produksi seperti lahan pertanian, perkebunan, dan pariwisata, hingga laut yang menjadi sumber hidup nelayan.

Foto:istimewa

Berbagai dampak tersebut tentu saja diantisipasi dan dijawab dengan program program Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jumlah, target, nilai, dan kontinuitas masih perlu dianalisa lebih dalam apakah program tersebut hanya untuk menggugurkan kewajiban perusahaan tanpa target yang jelas atau benar benar sebuah program yang berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan warga atau bahkan nilainya tidak sebanding dengan penderitaan warga.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Regulasi ini tentu saja memerintahkan perusahaan bahwa selain tanggungjawab sosial, juga mengharuskan perusahan untuk menjaga kualitas kehidupan dan lingkungan.

Ini beberapa fakta yang dicatat,tanggal 17 Maret 2019 sekelompok warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Bayah (JMPB) melakukan sejumlah aksi penanaman di daerah tangkapan air di Sumber Mata Air Cipicung, pembagian bibit pohon dan pembagian masker gratis. Ini membuktikan bahwa perusahaan gagal dalam melaksanakan perintah undang undang dalam menjaga kualitas kehidupan dan lingkungan.Dan menunjukkan pula kacaunya managemen pelaksanaan analisis dampak terhadap lingkungan. Kerusakan lain juga terjadi di Kampung Cipicung (wilayah paling terdampak) dengan sering terjadinya kiriman lumpur dari perbukitan diatasnya dimana pabrik ini berdiri. Belum lagi polusi udara yang dihasilkan dari aktifitas bongkar muat dermaga yang berbahaya bagi kesehatan dan mengganggu kehidupan nelayan.

Kesimpulannya adalah kemudahan dan kenyamanan investasi ternyata berakibat langsung terhadap meningkatnya penderitaan dan ketidaknyamanan warga. Lantas bagaimana penyelesaian terbaiknya? Ini PR yang tidak hanya dapat diselesaikan diatas meja diruangan ber-AC, semua pihak harus turun melihat dan merasakan langsung, melakukan analisa lingkungan dan analisa sosial, jika perlu review ulang atas semua perizinan yang diberikan negara terhadap perusahan ini sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi korban namun harus bisa menjadi “pengawas” bahkan menerima manfaat yang manusiawi dari perusahaan.

Penulis:Henriana Hatra-Jaringan Masyarakat Peduli Bayah

Check Also

Tenaga Perawat Harus Cerdas Pahami Karakteristik Virus Covid-19

WONGBANTEN.ID,JAKARTA-Tenaga perawat dan sumber daya masyarakat (SDM) kesehatan lainnya memiliki risiko 3 kali lipat lebih …

Wali Kota Cilegon:Penerbitan Dokumen Penduduk Non Permanen Bukti Pengakuan Pemkot Cilegon kepada Penduduk Pendatang

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Wali Kota Cilegon  Helldy Agustian berharap, seluruh petugas kependudukan untuk mendata dengan baik seluruh warga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *