Home / Politik / Pengangkatan Stafsus Bupati Serang Dinilai Menyalahi Perundang-undangan
ilustrasi net

Pengangkatan Stafsus Bupati Serang Dinilai Menyalahi Perundang-undangan

WONGBANTEN,ID,SERANG – Biaya untuk membayar jasa staf khusus (stafsus) Bupati Serang  Ratu Tatu Chasanah sebesar Rp387,5 juta  tahun  tahun 2018, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).Setiap staf khusus Bupati Serang menerima pembayaran honor yang telah ditetapkan sebesar Rp12,5 juta per bulan .

Temuan BPK RI itu ditanggapi  calon legislatif (caleg ) terpilih DPRD Kabupaten Serang  dari Partai Gerindra, Yadi Mulyadi.Dia menilai pengangkatan staf khusus Bupati Serang menyalahi peraturan perundang-undangan dan menunjukan  lemahnya komitmen Ratu Tatu Chasanah sebagai bupati terhadap pemerintahan yang baik dan benar yang  juga bersih dari penyimpangan/korupsi  (good government).

“Itu sama saja tidak menjalankan prinsip good government dalam tata kelola pemerintahan. Ini kesengajaan  bupati atau ketidaktahuan?,” tanya Yadi Mulyadi dalam siaran pers, Kamis (8/8).

Caleg terpilih DPRD Kabupaten Serang dari Partai Gerindra, Yadi Mulyadi.
Foto:ist

Yadi mengingatkan,  setiap kepala daerah harus memahami aturan, supaya  jangan sampai melakukan pengangkatan penjabat hanya berdasarkan kepentingan maupun kedekatan semata.

“Karena itu bisa kita cek ke sana, apakah pengangkatannya (staf khusus Bupati Serang-red) sudah jelas berdasarkan hukum yang berlaku. Kan pembentukan organisasi pemerintahan itu dilandasi PP Nomor 41 Tahun 2007, kalau nggak masuk PP, ya nggak bisa, ini sama saja penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” jelasnya.

Lebih jauh politisi Partai Gerindra itu memaparkan, staf khusus Bupati Serang yang honornya berasal dari APBD,  dianggap sebagai pemborosan keuangan daerah.Sebab,  tugas dan fungsi staf khusus ini  tumpang  tindih dengan pejabat pemerintah yang ada.

“Pemerintah daerah kan sudah mempunyai birokrat pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan staf ahli. Maka, adanya staf khusus di luar PNS itu selalu menimbulkan pemborosan,” terangnya.

Yadi juga mengaku heran,  Kabupaten Serang pada bulan Mei 2019  baru saja meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Sehingga adanya temuan BPK ini, sambung Yadi, telah menodai prestasi yang sudah diraih.

Yadi menambahkan, penganggaran dan honorarium untuk empat staf khusus yang terealisasi sebesar Rp387,5 juta mencerminkan sikap pemimpin yang tidak punya visi dalam kepemimpinan. Karena menggunakan APBD hanya demi kepentingan sekelompok orang saja.

“Bukannya menggunakan APBD untuk kepentingan masyarakat, malah melakukan pemborosan APBD untuk menggaji orang-orang yang tidak jelas kontribusinya. Uang ratusan juta menguap dan menguntungkan segelintir orang saja, tanpa aturan jelas,” tegas Yadi.

 

Yang memprihatinkan lanjut dia,  dari informasi yang dia terima  tidak ada pengembalian dana ke kas daerah setelah dinilai BPK bahwa itu tidak sesuai aturan. Persoalan itu  bisa diduga masuk pada delik korupsi.

Yadi berharap, hal tersebut jadi pembelajaran bagi setiap kepala daerah, khususnya di Banten. Karena itu, Yadi mendorong agar DPRD Kabupaten Serang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Hak angket DPRD ini juga akan mendalami dan menelusuri sejumlah temuan lainnya dalam LHP BPK.

“Padahal berdasarkan apa yang disampaikan BPK kemarin, di Perbup Serang nomor 74 tahun 2018 itu tidak mengatur dan mencatumkan staf khusus. Tentu ini harus ditelusuri dan didalami, kenapa pelanggaran ini terjadi dan apa konsekuensinya untuk kepala daerah? Karena saya belum dilantik, saat ini hanya bisa mendorong agar fraksi-fraksi di dewan mengusulkan hak angket,” tegas Yadi.(ps)

Check Also

Wali Kota Targetkan dalam 100 Hari Cilegon Masuk Zona Hijau Covid-19

WONGBANTEN.ID,CILEGON- Sejak  kemarin, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Banten sudah memasuki zona kuning …

Kantor di Lingkungan Pemkot Cilegon Belum Penuhi Standar Sarpras Proteksi Kebakaran

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian  mengeluarkan surat instruksi kepada gubernur, bupati dan wali …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *