Home / Lingkungan / ICEL:RKUHP Untungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan
Foto ilustrasi-net

ICEL:RKUHP Untungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

WONGBANTEN.ID,JAKARTA- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) atau Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang yang digadang-gadang DPR RI menjadi maha karya anak bangsa, merupakan rancangan yang cacat. Namun, pembahasan RKHUP dilakukan secara diam-diam pada 14-15 September 2019.

Dalam siaran persnya yang dirilis  Jumat, (20/9) lembaga yang mempunyai visi terwujudnya sistem hukum dan tatakelola lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan mencermai dan menilai menilai rancangan RKUHP terakhir per 15 September 2019 masih terdapat banyak kecacatan, tidak terkecuali perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi. Lebih lanjut, pemerintah dan DPR tak peduli dengan konsekuensi rancangan yang cacat tersebut dengan menyetujuinya pada rapat tingkat 1 di DPR Rabu, 18 September 2019 siang.

Menurut Deputi Direktur ICEL, Raynaldo G. Sembiring, pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi akan sulit menjerat korporasi karena definisi yang sangat luas dan sulit membuktikan bagaimana suatu kebijakan korporasi menjadi budaya perusahaan (vide pasal 47 dan pasal 49 huruf c).

“Selain itu, pengertian korporasi ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat. Padahal kasus tindak pidana lingkungan hidup kebanyakan dilakukan oleh korporasi,”tegasnya.

Hal yang krusial lain yang dinilai cacat yaitu dalam hal pembuktian korporasi sebagai perusaklingkungan.Menurut Dr. Andri G. Wibisana, Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, RKUHP memuat pasal yang gagal memisahkan antara pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pengurus.

“Tidak ada ketentuan RKUHP yang menjelaskan kapan pengurus bertanggungjawab” jelasnya.

Dijelaskan dia, tanpa adanya ketentuan ini, maka pelaksanaan pertanggungjawaban korporasi dapat mengakibatkan penerapan pertanggungjawaban korporasi berubah menjadi pergeseran tanggungjawab dari korporasi ke subjek hukum orang (pengurus), di mana orang ini bertanggungjawab atas tindak pidana yang tidak dilakukannya.

Peneliti ICEL,  Marsya M. Handayani menjelaskan pembuktian tindak pidana lingkungan hidup (pasal 346 dan 347) akan semakin sulit karena adanya unsur melawan hukum dan akibat.

“Pelaku akan berdalih kalau punya izin maka tidak akan mungkin ia melawan hukum dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan. Seharusnya tidak perlu lagi unsur itu, cukup dibuktikan apakah tindakan pelaku melebihi baku mutu pencemaran atau kriteria baku kerusakan,” ungkapnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Andri, rumusan pada kedua Pasal tersebut mirip dengan rumusan Pasal 41 dan 42 UU 23/1997, yang telah terbukti sangat lemah dalam menjerat para pelaku pencemaran.”  Menyadari kelemahan yang ada dalam Pasal 41 dan 42 UU 23/1997, maka kedua pasal ini diubah rumusannya dengan pasal 98 dan 99 UU 32/2009.  Dengan diadopsinya pasal 346 dan 347 RKUHP, maka kedua pasal yang tidak efektif justru dihidupkan kembali.

Sementara Manajer Kajian Kebijakan WALHI Even Sembiring  menyatakan perumusan pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup di RKUHP juga mengubah model dan pola yang dimuat dalam UU 32/2009. Rumusan jenis pidana yang diancam kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan dengan model alternatif, sedangkan dalam UU 32/2009 dirumuskan secara kumulatif. Hal ini tentunya mebuat hakim hanya bisa menjatuhkan pidana denda atau penjara, tidak bisa menjatuhkan keduanya.

Padahal RKUHP mengatur pedoman pemidanana yang bisa mengenyampingkan model kumulatif dalam hal tertentu. Selanjutnya, dari ancaman pidana, RKUHP juga tidak menggunakan ancaman pidana minimal khusus, sehingga hakim diberi kebebasan menjatuhkan pidana serendah-rendahnya. Untuk ancaman pidana maksimal, UU 32/2009 merumuskanya secara lebih tegas.

“Perumusan pidana dan pemidanaan tindak pidana lingkungan hiduo  menjadikan tindak pidana ini seolah tindak pidana biasa, bukan menjadi tindak pidana serius. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi yang menyebutkan Indonesia berada dalam kondisi kritis kemanusiaan karena kerusakan lingkungan hidup. Sehingga tidak terlihat niat baik Pemerintah dan DPR memuat rumusan tindak pidaha LH dalam RKUHP,” ujarnya.

ICEL juga mengkritik  DPR yang seharusnya  tidak memanipulasi partisipasi dan memaksakan pembahasan karena masih banyak rumusan yang harus dibenahi. ICEL merekomendasikan untuk menunda pengesahan RKUHP untuk dikaji ulang,mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP agar tetap menjadi tindak pidana serius yang diatur dalam undang-undang khusus dan memperbaiki ketentuan tentang korporasi dan pertanggungjawabannya.(poe)

 

Check Also

90 Anggota Polres Cilegon Jalani Vaksinasi Covid-19

WONGBANTEN.ID,CILEGON- Sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid- 19, personel Polres Cilegon  yang …

Pelaksanaan Vaksinasi-Covid-19 Tahap II di Pandeglang Targetkan 5.999 Orang

WONGBANTEN.ID,PANDEGLANG- Program vaksinasi Covid-19 tahap kedua termin pertama di Kabupaten Pandeglang ditargetkan 5.999 orang.Untuk tahap …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *