Home / Banten / Jelang Pemilukada Cilegon, Warga Ajukan Gugatan Dana Hibah dan Bansos
ilustrasi-net

Jelang Pemilukada Cilegon, Warga Ajukan Gugatan Dana Hibah dan Bansos

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Seorang warga di Kota Cilegon, menggugat program dana hibah bantuan sosial (Bansos) Pemkot Cilegon tahun anggaran 2018-2019 dan tahun 2020.Penggugat bernama Muhammad Kholid, melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN) Serang dengan materi gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” dengan  daftar perkara no register  : 34/Pdt.G/2020/PN Srg, Tanggal , 3 Maret 2020.

Hibah dan  bansos yang digugat oleh mantan Ketua RW 08 Kelurahan Jombang Wetan, periode 1994-1999 itu meliputi hibah yang sudah dan akan di setujui atau akan di cairkan kepada beberapa organisasi yang diduga sangat rawan dan terdapat unsur konflik kepentingan atau conflict of interest, dugaan nepotismenya. Sebab sebagian besar dana hibah dan bansos Kota Cilegon yang berasal ari APBD 2019-2020 ada yang baru akan atau sudah digelontorkan, diduga untuk kepentingan pemenangan bakal calon petahana  pada Pemilukada Kota Cilegon 2020.

Dalam  gugatan, terdapat sepuluh Para Tergugat antara lain Tergugat I, Ketua DPD KNPI Kota Cilegon,  Tergugat II Ketua KONI Cilegon, Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Tergugat III,Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI),Tergugat IV Ketua HIMPAUDI Kota Cilegon Tergugat V, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Tergugat VI, Ketua  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon sebagai TERGUGAT VII, Yayasan Al Islah Tergugat VIII, Ketua (FOKER C) Kota Cilegon, sebagai Tergugat IX dan Ketua PGRI Kota Cilegon sebagai Tergugat X.

Dalam perkara ini Penggugat juga melibatkan KPK RI, BPK RI, BPKP RI, PPATK RI, Menteri Dalam Negeri sebagai Para Turut Tergugat dalam kapasitas dan kewenangannya masing masing yang belum memeriksa perkara ini sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Selain itu ada beberapa SKPD Kota Cilegon juga yang  menjadi Para Turut Tergugat dalam kapasitas dan kewenangannya masing – masing.

 

Muhammad Kholid mengatakan, gugatan yang dilayangkan ini lebih kepada tabayun dirinya sebagai warga Cilegon melalui Pengadilan Negeri Serang, mengingat  hibah dan bansos yang digelontorkan Pemkot Cilegon meningkat menjelang Pemilukada 2020, diduga meresahkan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena disinyalir beberapa hibah di maksud diduga akan digelontorkan untuk kepentingan pundi pundi dana pemenangan bakal calon  tertentu  pada Pemilukada Kota Cilegon tahun 2666666666666666666666666020.

 

“Selain itu kita juga ingin menyampaikan pesan penting, bahwa Kota Cilegon ini merupakan milik warga masyarakat, bukan milik segelintir (Keluarga) kelompok dan golongan saja, karena Kota Cilegon ini termasuk juga APBD nya  adalah  milik masyarakat, sehingga tidak pantas dan tidak boleh hanya di kuasai oleh sekelompok golongan kroni dan komunitas keluarga atau “itu-itu saja”,” jelasnya.

 

Dia pun menyatakan, semoga hal yang dilakukannya  menjadi pencerahan bagi masyarakat Kota Cilegon, dimana jangan sampai kepada warga masyarakat hanya sekedar ditampilkan kulit nya saja tentang Cilegon tapi perlu tahu dalaman dan isinya itu sesungguhnya seperti apa.

 

Dengan diajukannya gugatan tersebut, semuanya akan terbuka melalui pengadilan, Muhammad Kholid akan juga mengajak tabayun pihak KPK, BPK, BPKP, PPATK, Kementerian Dalam Negeri.Ini dimaksudkan supaya semua sama sama mengawasi hibah dan bansos APBD Kota Cilegon.

“Dan semoga semuanya akan menjadi sangat jelas dan terang bahwa di Kota Cilegon ini salah satu masalah yang krusial  adalah dugaan derasnya praktik nepotisme yang berpotensi munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak menutup kemungkinan berkembang pada potensi adanya pelanggaran hukum serta perbuatan melawan hukum lainnya,”ungkap dia.

Kepentingan kelompok, golongan, kepentingan pribadi dan kroni famili (keluarga) tidak boleh merugikan kepentingan orang banyak dan warga masyarakat Kota Cilegon, karena Kota Cilegon ini milik kita semua warga masyarakatnya.

Hak Warga

Menanggapi gugatan tersebut, Pemkot Cilegon melalui Kepala Dinas Kominfo Sandi dan Statistik Aziz Setia Ade menyatakan, apa yang dilakukan oleh  Muhammad Kholid merupakan haknya sebagai masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

“Sikap Pemkot Cilegon sendiri saat ini masih menunggu tindak lanjut  laporan tersebut dari pengadilan karena kami baru mengetahui adanya gugatan tersebut,” jelas Aziz.

Ditambahkannya, yang mendapatkan bantuan dana bansos dan  hibah pun ada dari kalangan masyarakat.(ps)

 

Check Also

Krakatau Steel Berikan Bantuan Sembako dan Beasiswa Prestasi Menjelang HUT Ke-51

WONGBANTEN.ID, CILEGON. Menjelang Hari Ulang Tahun Ke-51 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada Senin (9/8) …

520 Masyarakat Maritim Menerima Vaksin Covid-19

WONGBANTEN.ID, CILEGON. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus digalakkan oleh pemerintah, salahsatunya dengan melakukan serbuan vaksinasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *