Home / Politik / Bawaslu RI Ingatkan ASN di Daerah Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2020
ilustrasi-net

Bawaslu RI Ingatkan ASN di Daerah Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2020

WONGBANTEN.ID,JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan para ASN di daerah agar tak terlibat politik praktis dalam proses Pilkada Serentak 2020. .Tercatat, dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2020 hingga saat ini mencapai 415 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 366 kasus telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti..

“Sampai saat ini sudah masuk sebanyak 415 dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Bawaslu dengan berbagai jenis pelanggaran. 46 kasus dihentikan, 3 kasus dalam proses, dan sebanyak 366 kasus direkomendasikan ke KASN,” ujar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja, saat diskusi daring berjudul Netralitas ASN di Pilkada 2020 yang diselenggarakan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Kamis (9/7/2020).

Dikutip wongbanten.id dari laman https://www.bawaslu.go.id/ Secara rinci Rahmat menjabarkan berbagai jenis pelanggaran netralitas para pelayan masyarakat itu  Pilkada 2020 yang telah direkomendasikan ke KASN.

Terbanyak pelanggaran yang dilakukan ASN yaitu  memberikan dukungan di media sosial (medsos) atau media massa, sebanyak  130 kasus. Kemudian disusul dengan adanya ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik yang mencapai 88 kasus.

Bagja menjelaskan 36 ASN diduga turut menyosialisasikan bakal calon kepala daerah  melalui APK (alat peraga kampanye), 29 ASN mendukung bakal calon, sebanyak 28 ASN menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon, 25 ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah, 15 ASN mempromosikan diri atau orang lain, 7 orang mendaftar bakal calon perseorangan, 4 ASN mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran dan uji kelayakan.

Kemudian lanjut dia, terdapat  2 ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon, seorang ASN menggunakan atribut pada saat melakukan fit and proper test (uji kelayakan), dan terakhir seorang bupati melakukan pergantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di tengah pandemik Covid-19, jebolan Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini menaruh perhatian khusus. Menurut dia, gelaran pilkada jarak antara ASN dengan kandidat sangat dekat. Dicontohkannya adanya hubungan keluarga atau kerabat yang maju menjadi kontestan.

“Ini yang harus menjadi perhatian bersama, terutama Bawaslu daerah.Menjadi perhatian bersama jika adanya kedekatan secara personal antara ASN dengan kandidat. Istilah satu komando pun di daerah pasti terjadi. Misalnya seorang camat bisa membantu menyosialisasikan kepada seluruh jajaran RT atau RW-nya,” imbuh Bagja.

Menurut pria kelahiran Medan Sumatra Utara ini  para  ASN di daerah yang mendukung pasangan calon cukup dilakukan di bilik suara pada saat pencoblosan.(ps)

Check Also

Selawat Kemenangan Cilegon Tak Boleh Henti Iringi Deklarasi Pasangan Ati-Sokhidin

WONGBANTEN.ID,CILEGON- Jelang deklarasi pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin, bakal calon wali kota dan wakil wali kota …

Ati-Sokhidin Paslon Pertama dari Parpol yang Deklarasi di Pilkada Cilegon 2020

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Jika tak ada aral melintang, koalisi empat partai politik  akan mendeklarasikan pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *