Home / Politik / Pilkada Serentak Belum Digelar, Bawaslu Periksa 812 Kasus Dugaan Pelanggaran dalam Tahapan Pilkada 2020
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat memberikan keterangan pers terkait penangan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Selasa 14 Juli 2020/Foto: Humas Bawaslu RI

Pilkada Serentak Belum Digelar, Bawaslu Periksa 812 Kasus Dugaan Pelanggaran dalam Tahapan Pilkada 2020

WONGBANTEN.ID,JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memeriksa 812 dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020. Rinciannya, 670 kasus dugaan pelanggaran hasil temuan  Bawaslu dan 142 kasus bersumber dari laporan masyarakat.

Hal itu disampikan  Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, saat jumpa pers tentang Persiapan Bawaslu dalam Pengawasan Coklit Pilkada Serentak 2020, Selasa (14/7/2020) di Jakarta.

Menurutnya, sejauh ini dari hasil pemeriksaan dinyatakan 171 bukan pelanggaran. “Total ada 812 dugaan pelanggaran. Dengan jenis pelanggaran administrasi sebanyak 168 kasus, kode etik 35 kasus, pidana 12 kasus, dan 427 pelanggaran hukum lain,” jelasnya

Dijelaskan wanita kelahiran Palu itu, berdasarkan bentuk pelanggaran, sebanyak 168 tren pelanggaran administrasi terjadi pengumuman seleksi penyelenggara pilkada Ad hoc (sementara) tidak sesuai dengan ketentuan tidak professional sebanyak 26 kasus.

Disusul 29 pelanggaran calon anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang tidak memenuhi syarat karena keterlibatan dalam partai politik. Sebanyak 27 kasus, lanjutnya, calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang tidak memenuhi syarat.

“Itu tingkatan tertinggi pelanggaran yang sudah diproses oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Sedangkan untuk kode etik, Dewi menyatakan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menjadi pengurus parpol terdapat 6 kasus, Panwascam tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada parpol atau paslon 5 kasus.

“Untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang tidak profesional dan adanya keberpihakan dalam pembentukan PPS terdapat 4 kasus,” tambahnya.

Ditambahkannya, untuk pelanggaran hukum lainnya terdapat 143 kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang memberikan dukungan melalui media sosial. Diantaranya Sulawesi Tengah 79 temuan, Maluku Utara 66 temuan, Jawa Tengah 64 temuan, Sulawesi Selatan 55 temuan, dan Sulawesi Utara 18 temuan.

“Maka pada masa kampanye nanti Bawaslu akan fokus mengawasi kampanye pada medsos. Karena banyak ASN di beberapa provinsi yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.(ps)wong

Check Also

Selawat Kemenangan Cilegon Tak Boleh Henti Iringi Deklarasi Pasangan Ati-Sokhidin

WONGBANTEN.ID,CILEGON- Jelang deklarasi pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin, bakal calon wali kota dan wakil wali kota …

Ati-Sokhidin Paslon Pertama dari Parpol yang Deklarasi di Pilkada Cilegon 2020

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Jika tak ada aral melintang, koalisi empat partai politik  akan mendeklarasikan pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *