Home / Politik / Bawaslu RI:Politik Uang di Pilkada 2020 Tak Sekedar Transaksi Sementara, Tapi Berdampak 5 Tahun Mendatang
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar meresmikan Desa Tanjung Kumbik Utara, sebagai desa antipolitik uang pertama di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (21/7) kemarin. Foto:Muhammad Abduh

Bawaslu RI:Politik Uang di Pilkada 2020 Tak Sekedar Transaksi Sementara, Tapi Berdampak 5 Tahun Mendatang

WONGBANTEN.ID, JAKARTA-Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Fritz Edward Siregar mengungkapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 rawan terjadinya praktik politik uang. Politik uang bukan sekedar transaksi sementara, tetapi berdampak lima tahun mendatang.

Hal itu disampaikan Fritz saat  meresmikan Desa Tanjung Kumbik Utara, sebagai  desa antipolitik uang pertama di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa kemarin.

Dikutip wongbanten.id, Kamis (23/7/2020) dari laman https://www.bawaslu.go.id/id, Fritz berharap semakin banyak terbentuk desa antipolitik uang tersebut  dapat memacu semangat masyarakat untuk menolak politik uang.

Fritz mengungkapkan tiga faktor penyebab terjadinya politik uang, yaitu ada pemberi, penerima, dan kesempatan.

“Jika salah satu faktor itu tidak ada, misalnya ada pemberi dan penerima, namun ada warga yang melaporkan praktik politik uang, maka tidak ada kesempatan. Tidak akan terjadi politik uang,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu RI itu.

Dia memberikan gambaran,  pada Pilkada 2018, Bawaslu mendata 35 kasus politik uang yang dibawa ke pengadilan, dan tahun 2019 ada 69 kasus. Pada malam masa tenang 14 sampai 16 April 2019 ada 100 pelaku yang terbukti melakukan politik uang.

“ Prediksi Bawaslu berdasarkan indeks kerawanan pemilu, mungkin terjadi lagi politik uang pada Pilkada 2020,” jelas  Fritz.

Menjadi tugas utama Bawaslu  untuk melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang. Menurutnya pencegahan itu selalu punya efek yang lebih berdampak, karena pencegahan melibatkan kita semua, masyarakat, penyelenggara KPU dan Bawaslu.

Dari Desa Tanjung Kumbik Utara, Fritz Edward Siregar dijadwalkan meresmikan desa antipolitik uang selanjutnya di Kabupaten Karimun. Peresmian desa antipolitik uang ini merupakan rangkaian kegiatan roadshow di Provinsi Kepri dalam rangka memantau kesiapan Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri mengawasi Pilkada Serentak 2020, 9 Desember 2020 mendatang.

Dia mengapresiasi kepala desa, camat dan seluruh warga Desa Tanjung Kumbik Utara yang bertekad meresmikan wilayah Tanjung Kumbik Utara sebagai desa anti politik uang. Menurutnya itu merupakan keberanian, perjuangan dan ketegasan bahwa desa ini menolak praktik politik uang dan berharap desa-desa lain juga mengikutinya.

Hadir dalam persemian tersebut anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, dan Said Abdullah Dahlawi, Bupati Natuna yang diwakili oleh Bakesbangpol Natuna, KPU Kabupaten Natuna, Kajari, Polres Natuna, Dandim 0318, Camat Pulau Tiga Barat, Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Tiga Barat, PKD se-Kecamatan Pulau Tiga Barat, PPK se-Kecamatan Pulau Tiga Barat, PPS Desa Tanjung Kumbik Utara, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.(ps)

Check Also

Selawat Kemenangan Cilegon Tak Boleh Henti Iringi Deklarasi Pasangan Ati-Sokhidin

WONGBANTEN.ID,CILEGON- Jelang deklarasi pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin, bakal calon wali kota dan wakil wali kota …

Ati-Sokhidin Paslon Pertama dari Parpol yang Deklarasi di Pilkada Cilegon 2020

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Jika tak ada aral melintang, koalisi empat partai politik  akan mendeklarasikan pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *