Home / Politik / Anggota Bawaslu:Rawan ASN Tak Netral dan Penyalahgunaan Wewenang Petahana
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar

Anggota Bawaslu:Rawan ASN Tak Netral dan Penyalahgunaan Wewenang Petahana

WONGBANTEN.ID,JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membeberkan  netralitas  aparatur sipil negara (ASN)  dan penyalahgunaan wewenang dari calon petahana menjadi pelanggaran yang banyak terjadi dalam hajatan pilkada. Dari persoalan tersebut  Bawaslu daerah hendaknya   tidak takut dalam menjalankan tugasnya saat memberikan rekomendasi dan membuat kajian meskipun itu berisiko.

Penegasan itu disampaikan anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Pilkada Serentak 2020 melalui daring, Senin (10/8/2020).

“Setiap Pilkada (pelanggaran) yang paling sering terjadi adalah netralitas ASN dan bagaimana petahana melaksanakan kewenangannya, baik untuk melakukan mutasi atau untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” kata Fritz.

Pengajar hukum tata negara di STH Indonesia Jentera itu menjelaskan dalam UU 10 Tahun 2016 Pasal 70 dan 71 telah secara detail menjelaskan subjek hukumnya siapa yang dimaksud petahana dan apa yang dimaksud tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

“Pasal 70 dan 71, menurut saya sudah menjelaskan secara detail bagaimana subjek hukumnya, siapa yang dimaksud dengan petahana, kemudian bagaimana tindakan yang menguntungkan dan merugikan (salah satu paslon),” jelasnya.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu itu menegaskan perhelatan pemilihan kepala daerah  merupakan proses pemilihan yang keras. Pasalnya, hajatan ini melibatkan tokoh lokal dan orang-orang sekitar daerah pemilihan itu.

Tetapi, dia menegaskan kepada Bawaslu daerah untuk tidak takut dalam menjalankan tugasnya sebab itu perintah UU. Bawaslu RI juga, kata dia siap memberikan pendampingan jika terdapat permasalahan hukum jika berkaitan dengan menjalankan tugasnya.

“Setiap kajian pasti memiliki proses yang berbeda-beda, ada kajian yang berujung kepada sebuah rekomendasi didiskualifikasi, ada kajian yang berujung pada proses pidana, dan ada kajian yang bapak ibu akan dikenakan sebuah pelanggaran baik etika atau dibawa ke pengadilan seperti kasus di Bukit Tinggi, Jember, Ambon, Sulawesi Selatan artinya setiap kajian yang bapak ibu lakukan memiliki risiko,” katanya.(ps)

Check Also

Perwal PSBB Mandul Belasan Tempat Hiburan di Cilegon Tetap Buka

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Wali Kota Cilegon Edi Ariadi menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 43 tentang pembatasan kegiatan …

Wali Kota Cilegon:Masyarakat Harus Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan

WONGBANTEN.ID,CILEGON-Kudu nganggo masker, ngumbah tangan lan sabun, kalawan jaga jarak, ngejage dipuni napik ketularan virus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *