Home / Banten / Gubernur Banten : Sistem Pengawasan Penting Untuk Wujudkan Pemerintahan yang Baik
Gubernur Banten Wahidin Halim bersama bupati dan wali kota se-Banten yang mengikuti Rakorwasda Provinsi Banten Tahun 2021, di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen Ki Syam'un Nomor 5, Kota Serang (Kamis, 8/4/2021). Foto:Biro Adpim Setda Prov Banten

Gubernur Banten : Sistem Pengawasan Penting Untuk Wujudkan Pemerintahan yang Baik

WONGBANTEN.ID,SERANG-Dalam mewujudkan good governance  atau pemerintahan yang baik, diperlukan komitmen bersama yang menempatkan fungsi  pengawasan pada prioritas utama sebagai kontrol terhadap berjalannya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Untuk itu, saya berharap kepada bupati dan wali kota se-Banten beserta segenap jajarannya  punya semangat yang sama menempatkan fungsi pengawasan sebagai bagian yang strategis dan penting,” tegas Gubernur Banten Wahidin Halim yang biasa disapa WH saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Banten Tahun 2021 di di Gedung Negara Provinsi Banten,  Jalan Brigjen Ki Syam’un Nomor 5, Kota Serang (Kamis, 8/4/2021).

Dihadapan peserta Rakorwasda Provinsi Banten, WH kembali  menegaskan komitmen Pemprov Banten terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu misi dari 5 misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017–2022, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik/ good governance.

Ditegaskan gubernur, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas good governance dan mempertahankan capaian-capaian positif yang telah diraih, dengan melakukan upaya menerapkan performa yang lebih prima. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara terus menerus.

“Untuk optimalisasi fungsi pengawasan, Pemprov Banten telah melakukan kerja sama dengan BPKP dengan membentuk Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten. Satgas akuntabilitas keuangan sangat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam implementasi SPIP dan audit atas program strategis dan rawan penyimpangan, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendampingan tata kelola keuangan dan tata kelola BLUD,” paparnya.

Diterangkannya, pemerintah daerah mendapat 20 orang tenaga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dalam keseharian mendampingi inspektorat kita. Menurut WH, dirinya sangat terbantu sekali dengan sistem yang dibangun BPKP.Tidak hanya audit tetapi review terhadap program dan anggaran.

Dirinya pun  mendapatkan banyak masukan dari  BPKP dan inspektorat dalam melakukan pembinaan dan edukasi sehingga aktivitas OPD pun dapat terkontrol dengan baik.

Atas kerjasama tersebut, lanjutnya, pihaknya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,  khususnya oleh Tim Satgas BPKP dan Tim Korsupgah KPK.

“Kami berharap capaian indikator yang sudah baik dapat dilanjutkan/dipertahankan dan yang belum optimal dapat lebih ditingkatkan ke arah yang lebih implementatif,” pungkas Gubernur.

Ketahanan pangan

Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto menyampaikan, tema Rakorwasda tahun  ini fokus pada ketahanan pangan.

“BPKP dan APIP di wilayah Banten bersama-sama dan berkolaborasi merumuskan pengawasan program ketahanan pangan, mulai dari penentuan rencana umum pengawasan, desain dan metodologi pengawasan, mekanisme pelaporan, serta monitoring hasil pengawasan,” ungkap Ernadhi.

Sebagai informasi, dalam mengelola pemerintahan yang baik sebagaimana amanah RPJMD, banyak capaian yang telah diraih Pemprov Banten, diantaranya berhasil mempertahankan opini WTP atas LKPD Provinsi Banten selama empat (4) tahun berturut-turut.

Pada tahun 2019, Pemprov Banten meraih penghargaan peringkat ketiga 3 dari KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Meningkatnya integritas birokrasi di Provinsi Banten yang dibuktikan dengan hasil survei penilaian integritas (SPI) dari KPK bekerjasama dengan BPS pada tahun 2017 Indeks Integritas Provinsi Banten 57,64 % meningkat menjadi 65,88 % di tahun 2018.

Pada tahun 2020, realisasi capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Korsupgah di Provinsi Banten, capaian MCP Pemerintah Provinsi Banten sebesar 91,76 persen. Selanjutnya untuk capaian MCP Korsupgah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan rata-rata capaian 58 persen pada tahun 2018. Pada tahun  2019 sebesar 69 persen dan pada tahun 2020 sebesar 83 persen.(oep-rls)

Check Also

520 Masyarakat Maritim Menerima Vaksin Covid-19

WONGBANTEN.ID, CILEGON. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus digalakkan oleh pemerintah, salahsatunya dengan melakukan serbuan vaksinasi …

Gubernur WH : Kota Serang Etalase dan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) berharap Kota Serang tumbuh menjadi etalase dan Pusat Pemerintahan Provinsi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *